Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf


21 Agustus 2017

17 Juli 2017

2017

1. Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait penyelesaian proses harmonisasi RPP ini;

2. Menteri Agama telah bersurat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan harmonisasi RPP ini pada tanggal 17 Juli 2017;

3. Kementerian Agama menunggu proses harmonisasi yang akan diselenggarakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM.




Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAZNAS


21 Agustus 2017

2017

2017

1. Rapat-rapat internal penyusunan RPerpres (diagendakan pada Bulan Januari s/d Februari 2016); 

2. Rapat Panitia Antarkementerian (diagendakan pada Bulan April 2016);

3. Pembahasan di Kementerian PAN dan RB (diagendakan pada Bulan November 2016); 

 




Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengelola Keuangan Haji


21 Agustus 2017

Juli 2017

2017

1. Rapat-rapat internal penyusunan RPerpres dilaksanakan pada tahun 2015;

2. Rapat Panitia Antarkementerian dilaksanakan pada tahun 2015;

3. Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM diagendakan pada Bulan Juni 2017;

4. Penyampaian RPerpres kepada Presiden pada Bulan Juli 2017.




Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana BPKH


21 Agustus 2017

7 Juni 2017

2017

1. Telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden ini berdasarkan Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017




Peraturan Presiden tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia


21 Agustus 2017

4 Oktober 2016

2016

1. Telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia,  Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 4 Oktober 2016




Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji


21 Agustus 2017

4 Juli 2017

2017

1. Penyelenggaraan Rapat Harmonisasi RPP yang melibatkan kementerian terkait, diantaranya Kemenag, KemenPAn dan RB, Kemensetneg, dan Kemenkumham dalam rangka finalisasi harmonisasi RPP;

2. Rapat diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2017 yang menyepakati beberapa hal, diantaranya:

     a. proses finalisasi harmonisasi RPP telah selesai di Kementerian Hukum dan HAM;

     b. Kementerian Hukum dan HAM akan bersurat kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk proses penyerahan dokumen RPP untuk segera dimintakan paraf persetujuan;

     c. Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjuti masukan Kementerian Hukum dan HAM untuk memintakan paraf persetujuan kepada kementerian terkait guna proses pengesahan untuk ditandatangani oleh Presiden Republik  Indonesia. 

 




Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal


21 Agustus 2017

21 Juli 2017

2017

1. Berkas RPP telah disampaikan dari Menteri Agama kepada Menteri Hukum dan HAM untuk segera diproses harmonisasi pada tanggal 21 Juli 2017

2. Menunggu Proses Harmonisasi di Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM).

 




Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Umat Beragama


21 Agustus 2017

31 Mei 2017

-

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi antara Tim Kecil Penyusun RUU PUB dengan Menteri Agama pada tanggal 2 Mei 2017;

2. Penyelenggaraan Rapat oleh Tim Kecil yang melibatkan Biro Hukum, Puslitbang Kehidupan Keagaman, dan PKUB pada tanggal 31 Mei 2017; 

3. Berdasarkan arahan Mneteri Agama untuk dilakukan koreksi kembali terhadap substansi RUU PUB dengan melakukan sinkronisasi terhadap Naskah Akademik RUU.  




Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan


21 Agustus 2017

13 Maret 2017

2017

1. Penyelenggaraan Rapat dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mempertemukan antara Kementerian Agama dengan Kementerian Ristek dan Dikti pada tanggal 13 Maret 2017; 

2. Rapat pembahasan tersebut belum menemui titik temu kesepakatan di antara kedua kementerian tersebut, sehingga Kementerian Sekretariat Negara mengambil langkah untuk:

    a. mengembalikan berkas RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan kepada Kementerian Agama;

    b. disarankan oleh Kementerian Sekretariat Negara kepada Kementerian Agama menginisiasi mengadakan rapat untuk mengundang Kemenristek Dikti guna proses penyelesaian substansi yang belum disepakati.