-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG JAM KERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
JAM KERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 90 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN TERPADU PADA KEMENTERIAN AGAMA
PELAYANAN TERPADU PADA KEMENTERIAN AGAMA
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA KEMENTERIAN AGAMA
-
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
Kategori Produk Hukum
Pencarian Produk hukum
Produk Hukum