Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah


Januari 2018

2017-2018

2018

Proses Pembahasan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah terus berjalan. Pelaksanaan pembahasan di tahun 2018 telah dilakukan melalui kegiatan konsinyering pada tanggal 16-17 Januari 2018 di Griya Sabha Kopo Puncak Bogor dan dilanjutkan proses pembahasan pada tanggal 24 Januari 2018 di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI. Rancangan Undang-Undang ini merupakan inisiasi dari DPR dan menjadi target di tahun ini dapat diselesaikan, mengingat pada tahun depannya 2019 masa bakti keanggotaan dewan akan berakhir. 




Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal


Januari 2018

2017-2018

2018

Telah dilaksanakan rapat klarifikasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 5 dan 11 Januari 2018, dengan mengundang pihak dari Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Dilanjutkan rapat klarifikasi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yang ke-3 kalinya pada tanggal 2 Februari 2018 dengan mengundang seluruh anggota Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini untuk proses klarifikasi dan sekaligus pengajuan surat permohonan permintaan paraf persetujuan kepada para kementerian dan selanjutnya meminta tanda tangan Presiden Republik Indonesia guna proses pengesahannya di Kementerian Sekretariat Negara.  




Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan


Januari 2018

7 November 2017

2018

Pengusulan Permohonan paraf ulang kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 7 November 2017. Proses permohonan paraf terkendala di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan alasan teknis terkait ketidakkesepakatan substansi dari pihak mereka, dan sampai saat ini prosesnya masih dipending dan belum ada kejelasan.  




Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf


Januari 2018

22 November 2017

2018

Telah dilakukan rapat klarifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan mengundang seluruh anggota Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini pada tanggal 22 November 2017. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari Kementerian Sekretariat Negara untuk bersurat kepada Kementerian lain terkait permohonan paraf persetujuan RPP ini, guna proses permintaan tanda tangan pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia.