BIRO HKLN : SEMANGAT TAHUN BARU 2022, SEMANGAT OPTIMALISASI ANGGARAN

YOGYAKARTA-BHKLN.  Pergantian tahun dari 2021 ke 2022 diawali dengan semangat untuk meningkatkan efektifitas kerja dan memaksimalkan output program. Maka, pada Hari Tanggal 12-14 Januari 2022, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama mengadakan evaluasi pelaksanaan program tahun anggaran 2021 dan koordinasi perencanaan program tahun anggaran 2022. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini berlangsung di Hotel The Alana Malioboro Yogyakarta diikuti oleh Kepala Biro Hukum dan KLN, Para Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Biro Hukum dan KLN serta perwakilan Pejabat Fungsional Perencana dari Unit Eselon I Kementerian Agama.

Hari pertama dimulai dengan pembukaan yang diawali dengan laporan panitia oleh Koordinator pada Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Naskah Perjanjian. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala Biro Hukum dan KLN sekaligus membuka acara.

Materi yang disajikan bertemakan perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan program disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Kementerian Agama dengan tema Politik Anggaran di Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan tema Mekanisme Pelaporan Menggunakan Aplikasi Smart DJA, Kepala Biro Perencanaan (diwakilkan) dengan tema Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2022 dan Tata Cara Pengumpulan Laporan. Penyampaian materi disertai dengan sesi tanya jawab secara interaktif dengan narasumber.

Selain itu, dilakukan juga kegiatan penutup yaitu Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2021 dan Koordinasi Program  Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan per koordinator di hadapan seluruh peserta dengan mempresentasikan laporan kegiatan 2021 dan perencanaan kegiatan tahun 2022 disertai masukan, saran dan evaluasi yang kemudian dibahas solusinya bersama. Pada sesi ini, Kepala Biro Hukum dan KLN Bapak Ahmad Bahiej menyampaikan beberapa poin diakhir presentasi sekaligus menutup kegiatan yaitu optimalisasi realisasi kerja Jabatan Fungsional di Biro Hukum dan KLN, pengembangan di beberapa Jabatan Fungsional pada Biro Hukum dan KLN, mengenai tanda penghargaan masa kerja bukan hak yang terkait untuk mengajukan namun kewajiban Biro untuk memberi penghargaan.

Setelah kegiatan di Yogyakarta berakhir, dilanjutkan dengan tindak lanjut evaluasi dan perencanaan program per koordinator secara internal. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan pada Tahun Anggaran 2022 untuk Biro Hukum dan KLN lebih baik lagi dari penyelenggara anggaran di Kementerian atau Lembaga.

Hania Novianty Nurahma