-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERSETUJUAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
TATA CARA PERSETUJUAN PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PET{YANDANG DISABILITAS
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PET{YANDANG DISABILITAS
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2OI8 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2OI8 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2O2O-2O24
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2O2O-2O24
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
GAJI ATAU UPAH DAN HAK KEUANGAN LAINNYA BAGI ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU PENGENAAN SANKSI KEPADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAKENGON
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Kategori Produk Hukum
Pencarian Produk hukum
Produk Hukum
Terbaru