-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TIM AKSI BERSAMA PENCEGAKAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TIM AKSI BERSAMA PENCEGAKAN KORUPSI DANA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
-
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015
-
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2015-2019
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN 2015-2019
-
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2015
-
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2015
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2015 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1436H/2015M
-
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
Kategori Produk Hukum
Pencarian Produk hukum
Produk Hukum
Terbaru