-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 424 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR PERIODE 2017-2022
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 424 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR PERIODE 2017-2022
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. SUTRA TOUR HIDAYAH SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. SUTRA TOUR HIDAYAH SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. BAHTERA NURANI PRATAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. BAHTERA NURANI PRATAMA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. MUBINA FIFA MANDIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PERINGATAN TERTULIS KEPADA PT. MUBINA FIFA MANDIRI SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. JOE PENTHA WISATA
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. JOE PENTHA WISATA
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. BUMI MINANG PERTIWI
PENCABUTAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH KEPADA PT. BUMI MINANG PERTIWI
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR PROVINSI BALI TAHUN 2019
PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR PROVINSI BALI TAHUN 2019
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TAHUN 2019
PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM PROVINSI BALI TAHUN 2019
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018
PENETAPAN SATUAN KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018
-
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 1103 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI UNIT ESELON 1 PADA KEMENTRIAN AGAMA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL SEBAGAI UNIT ESELON 1 PADA KEMENTRIAN AGAMA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Kategori Produk Hukum
Pencarian Produk hukum
Produk Hukum
Terbaru